Batasi Minimarket dengan Moratorium

0 komentar

Seiring semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk, hampir di setiap pelosok terdapat minimarket. Para pengelolanya terkesan sudah tak peduli lagi terhadap keberadaan warung-warung kecil yang bisa mati suri, lantaran tak mampu bersaing dengan minimarket yang jumlahnya kian menjamur.

Karena alasan itulah, Pemerintah Kota Cimahi membuka wacana untuk melakukan moratorium pendirian minimarket. Pasalnya, saat ini perkembangan minimarket begitu pesat dan tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada.

Pernyataan itu disampaikan Asisten Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkot Cimahi, Hendra W.S. di perkantoran Pemkot Cimahi, Jln. Demang Hardjakusumah, Rabu (11/9).

Menurutnya, beberapa jenis pelanggaran dengan adanya pendirian minimarket tersebut yaitu jarak antara minimarket satu dengan minimarket lainnya kurang dari 100 meter. Padahal seharusnya jarak antar-minimarket 100 meter. Kecuali minimarket yang lokasinya di pusat perniagaan seperti di Jln. Gandawijaya, hal itu menjadi pengecualian.

Hendra menyebutkan, pelanggaran lain akibat pesatnya pertumbuhan minimarket, yaitu jarak dengan pasar tradisional yang berdekatan atau kurang dari 500 meter. Selain masalah jarak, pendirian minimarket juga banyak yang tidak berizin. "Kami heran, kenapa untuk membangun punya biaya, tapi untuk mengurus perizinan terkesan diabaikan," katanya.

Melihat kompleksnya masalah minimarket, tambah Hendra, bukan tidak mungkin akan diberlakuan moratorium. "Saat ini pendirian minimarket banyak yang menyalahi aturan. Selain karena kasus perizinan, juga masalah jarak yang seringkali diabaikan. Untuk itu, kami memiliki wacana untuk memberlakukan moratorium," jelasnya.

Melanggar perda

Masih kata Hendra, dengan adanya moratorium, maka tidak akan ada lagi penambahan minimarket-minimarket baru di Cimahi. "Dikharapkan bila sudah ada maoratorium, keberadaan minimarket yang baru tidak lagi beroperasi," ucapnya.

Sementara berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi, saat ini tercatat ada 78 minimarket. Dari 78 minimarket tersebut, 17 di antaranya tak berizin dan tak memenuhi persyaratan pendirian minimarket sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (perda).

"Sekali lagi saya tegaskan, dengan adanya moratorium, maka keberadaan para pelaku usaha kecil seperti para pemilik warung tradisional pun tidak akan semakin terjepit," bebernya.

Dalam mentertibkan minimarket, pihaknya membentuk tim penertib agar minimarket yang tak memiliki izin segera mengurus perizinannya. Apabila perizinan tetap diabaikan, maka akan diambil langkah tegas seperti menutup usaha untuk sementara. Pada pelaksanaanya nanti, tim penertib ini melakukan beberapa tahapan mulai dari memberi surat teguran sampai penutupan. Selain petugas pemkot, pihaknya akan melibatkan unsur muspida seperti dari kepolisian dan kejaksaan.sumber klik-galamedia.com
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Support : Modfy Website | Adi Hermansyah | Abah Aong
Copyright © 2013. Seputar Cimahi - All Rights Reserved