JHT baru bisa cair jika Anda sudah bekerja selama 10 tahun

0 komentar


Hilang musnah Planing membangun usaha bermodalkan dana JHT .Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengubah syarat pencairan JHT dari 5 tahun jadi 10 tahun.

Jadi, JHT ini baru bisa cair jika Anda sudah bekerja selama 10 tahun, tidak lagi 5 tahun plus 1 bulan seperti ketika BPJS ini masih bernama Jamsostek.

"Sesuai UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 37 Ayat 1-5. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang keluar pada bulan Juli 2015 maka untuk ketentuan program Jaminan Hari Tua berlaku untuk masa kepesertaan 10 tahun," kata BPJS Ketenagakerjaan dalam situs resminya yang dikutip, Rabu (1/6/2015).

 
Dalam pengumuman tersebut ada tambahan, untuk persiapan hari tua, saldo yang dapat diambil hanya 10% dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30%.

Pengambilan seluruh saldo JHT hanya dapat dilakukan setelah usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat.
Salah seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan, Deddi Supriyatna , mengungkapkan keresahannya karena gagal membangun usaha, lantaran dana JHT yang akan dijadikan modal awal usaha tidak bisa dicairkan.  

"Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya," ungkap Deddi.

Dikisahkan Gilang, pada Maret 2015, dirinya sudah resmi berhenti bekerja. Kemudian, Deddi berniat untuk mengajukan pencairan JHT pada bulan Juli 2015.Saat berusaha mencairkan Dana JHT di tolak oleh BPJS sehubungan dengan peraturan baru bahwa saldo yang dapat diambil hanya 10% dan untuk pembiayaan perumahan saldo yang dapat diambil hanya 30%.


Pengambilan seluruh saldo JHT hanya dapat dilakukan setelah usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat.

Deddi mengaku, banyak peserta BPJS TK lain yang saat itu juga berniat mencairkan dana JHT-nya hanya bisa gigit jari. Permintaan pencairan JHT ditolak, karena peraturan baru tersebut.

"Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil," sesal Deddi.


Yang patut disayangkan lagi, sambung Deddi, adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS, dinilai Deddi, juga terkesan kurang memberi solusi; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat.
“Mau di kemanakan negri tercinta ini, “ ungkap Deddi dengan nada lesu.

sumber gambar dari BPJS


Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Support : Modfy Website | Adi Hermansyah | Abah Aong
Copyright © 2013. Seputar Cimahi - All Rights Reserved